Diskresi administrasi menjadi starting point. “Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008)”, maksud dari “diskresi” adalah. Diskresi administrasi menjadi starting point

rohr (1989:60) yang mendasarkan pendapatnya pada buku morality and administration in democratic government karya paul appleby, menyatakan bahwa diskresi administrasi menjadi “starting point. Lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjadi dasar berpijak badan/pejabatDiskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). 3232Selanjutnya dielaskan bahwa Diskresi diperlukan. Bentuk fleksibel aturan yang berlaku b. A. Diskresi. John A. Temukan kuis lain seharga Special Education dan lainnya di Quizizz gratis! John A. Penyelenggaraan negara yang tsVinding BPHNREFORMULASI DISKRESI DALAM PENATAAN HUKUM ADMINISTRASI. Tindakan pengecualian oleh polisi dalam menciptakan kelancaran lalu lintas,. Namun demikian, perlu digarisbawahi, bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang. 5. Bab IV ~ Akuntabilitas Dalam Konteks | 31 masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). Melakukan tindakan, ucapan, perilaku yang bertentangan dengan norma norma sosial dan susila d. Syarat-syarat tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut: 1. Pertanyaan diskersi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia administrasi. Terhadap pembatasan diskresi, beliau membaginya menjadi empat (4) syarat yang harus diperhatikan aparatur pemerintah/administrasi negara dalam menggunakan diskresi, yaitu : 1) Diskresi bisa. Namun, Pasal 175 UU Cipta Kerja menghapus syarat “tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bagi pejabat pemerintah untuk melakukan diskresi. Bab IV ~ Akuntabilitas Dalam Konteks | 31 masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). (2010). Bagaimanakah pelaksanaan diskresi yang dapat mengubah alokasi anggaran dalam pengelolaan keuangan negara? 3. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. Kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. tentang kewenangan diskresi dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 22 sampai dengan. Menjadi bagian dari sumber masalah (trouble maker)" 2. Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008), maksud dari. Buruknya etikaWebDiskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi. Isu etika menjadi sangat vital dalam administrasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai inti dari administrasi publik. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. Penyalahgunaan wewenang akan berdampak pada praktik kecurangan (fraud). John A. Diskresi dari pejabat administrasi negara merupakan suatu kebijakan yang diambil berdasarkan keadaan yang memerlukan penanganan yang tidak mempunyai legalitasnya dalam peraturan perundang-undangan, namun memberikan suatu segi. PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi selain yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisas yang diberikan oleh institusi (Materi akuntabilitas PNS hal. Kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri. ayat (1) UU AP. Biasanya diskresi digunakan ketika suatu permasalahan membutuhkan suatu penanganan yang cepat, sementara peraturan atau dasar hukum yang mengatur tentang permasalahan tersebut belum dibentuk, sehingga administrasi negara diberikan kewenangan untuk mengeluarkan diskresi. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). Perluasan Konsep Diskresi. Etika administrasi publik merupakan salah. Rohr dalam Keban,2008:166). Bailey menguraikan tiga kualitas yang diperlukan bagi seorang pembuat kebijakan yaitu. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Umumnya, diskresi diterapkan pada kasus-kasus ringan, seperti pelanggaran, kejahatan ringan yang pelakunya anak di bawah umur, atau jika masyarakat hendak menggunakan tata cara adat untuk menghukum kesalahan pelaku. Buruknya etika para aparatur pemerintah Indonesia dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan oleh masyarakat. Soal evaluasi akademik MOOC PPPK 2022 part ke 2 kali ini merupakan kelanjutan dari part satu yang sebelumnya sudah ada. Dosen Pemimbing: Dr. Keberatan di bidang kepegawaian tidak ditangani secara langsung oleh suatu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun terlebih dahulu harus diselesaikan melalui suatu. 1 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008), maksud dari “diskresi” adalah . 13. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. Isu etika menjadi sangat vital dalam administrasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai inti dari administrasi publik. Rohr yang menuliskan pendapatnya pada buku Morality And Administration In Democratic Government karya Paul Appleby, menyatakan bahwa diskresi administrasi menjadi “starting point” bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik. (Hal 53 A2 A) a. Manajemen pelayanan publik tentunya harus berdasarkan. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah keputusan dan/atau tindakan yang. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). 14. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia. 1 minute. Soal evaluasi akademik MOOC PPPK 2022 part ke 2 kali ini merupakan kelanjutan dari part satu yang sebelumnya sudah ada. Bentuk fleksibel aturan yang berlaku b. menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi bukan dan masalah. Etika diartikan sebagai suatu komitmen. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. Jurnal Sasi Vol. Tetapi lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengubah dalam hal ini menghapus salah satu persyaratan dari diskresi yaitu poin “tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. 14 Rumusan pokok pasal tersebut memberi batasan terhadap diskresi dengan menyebutkan bahwa Pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan wajib mempertimbangkan tujuan diskresi, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diskresi dan asas-Desentralisasi juga merupakan suatu alat kebijakan untuk menyerahkan sebagian kekuasaan, kewenangan dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mencapai ekuitas, efisiensi dan akuntabilitas. Diskresi yang dibuat tidak menimbulkan konflik kepentingan f. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi Bab IV ~ Akuntabilitas Dalam Konteks | 31 masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). com Abstrakmesti dipenuhi oleh administrasi negara dalam menggunakan "freies ermessen" ini. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia administrasi public ( Rohr 1989 dan Keban 2008). Hukum Administrasi menjadi sangat penting dan tentunya bukan sekedar melihat dari sisi pembentukan atau penataan. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). Diskresi terjadi pada tingkatan manajerial, yaitu perubahan pola komunikasi dan koordinasi oleh Kantor BPJS-Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dan Puskesmas Kepanjen. Volume 1 Nomor 1, April 2012 Reformulasi Diskresi dalam. Denhardt yang berjudul The New Public Service: Serving, not Steering dapat digunakan untuk menemukenali perkembangan paradigma administrasi negara klasik sampai administrasi negara kontemporer. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Jadi, diskresi memang diperlukan dalam hukum administrasi, khususnya di dalam menyelesaikan persoalan dimana peraturan perundang-. Birokrasi juga bekerja atas dasar kepercayaan, karena birokrasi bekerja untuk negara dan juga berarti untuk rakyat Kenapa Etika dalam Birokrasi ¾ Administrator dalam membuat keputusan cenderung didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di luar pertimbangan ekonomi & efisiensi (Simon, 1947) ¾ Diskresi administrasi menjadi “starting point. WebFenomena-fenomena red tape tersebut muncul sebagai konsekuensi atas diskresi yang dimiliki oleh eksekutif. Kelebihan NPM sebagai berikut (1) mengadopsi nilai-nilai manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja (2) mulai fleksibel karena sudah mulai menjalin kemitraan dengan sector swasta, kelemahan NPM sebagai berikut. Deskripsi: Ringkasan materi latsar CPNS Agenda 2Kata kunci: Kewenangan, Diskresi, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Administrasi Pemerintahan PENDAHULUAN A. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). Websoal evaluasi latsar cpns mooc by shantydanti-791083Webc. yang kemudian disahkan oleh anggota DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. “Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008)”, maksud dari “diskresi” adalah. Jawaban soal diskersi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia administrasi publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008), maksud dari diskresi adalah (Pexels) Jawaban yang benar adalah B. Soal evaluasi akademik MOOC PPPK 2022 berikut ini diharapkan bisa menjadi sumber belajar teman-teman semua. Bagian ini merupakan hasil evaluasi atas UU No. Kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri b. 7. WebPasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Manajemen pelayanan publik tentunya harus berdasarkan. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. Hukum Administrasi Negara. Salah satu isu yang menarik adalah mengenai diskresi. Veteran No. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. john a. Melakukan tindakan, ucapan, perilaku yang bertentangan dengan norma norma sosial dan susila"Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). “Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008)”, maksud dari “diskresi” adalah. com abstract DISCRETIONARY LEGAL ACTION (FREIESER-MESSEN) IN THE WELFARE STATE CONCEPT: PERSPECTIVE. Etika berasal dari politik dan setiap kebijakan berasal dari politik juga. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. tsVinding BPHN. Menjadi bagian dari sumber masalah (troubel maker) c. Dr. Salah satunya perubahan terkait UU Administrasi. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008), maksud dari “diskresi” adalah . 3. mengakibatkan administrasi negara tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan ataupun bertindak dengan dalih ketiadaan peraturan(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak sah. Fenomena-fenomena red tape tersebut muncul sebagai konsekuensi atas diskresi yang dimiliki oleh eksekutif. Prajudi Atmosudirdjo mendefinisikan diskresi, discretion (Inggris), discretionair (Prancis), freies ermessen (Jerman) sebagai kebebasan. Administrasi menjadi sangat pen ng dan tentunya bukan sekedar melihat dari sisi pembentukan atau. “Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban,. Salah satu tema penting yang berkaitan dengan isu ketersediaan informasi publik telah memberikan informasi yang besar pada berbagai sektor dan urusan publik di Indonesia merupakan perwujudan transparansi tata. John A. Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270. 144WebScribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Fenomena-fenomena red tape tersebut muncul sebagai konsekuensi atas diskresi yang dimiliki oleh eksekutif. 13. Buruknya etika para aparatur pemerintah Indonesia dapat terlihat dari masih banyaknya. Web“Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban,. Faal, Diskresi Kepolisian, Jakarta, PT. . Julista Mustamu, Diskresi dan Tanggungjawab…………………. Adapun, menurut S. Isu etika menjadi sangat vital dalam administrasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai inti dari administrasi publik. Alur Peraturan Kebijakan dalam UU Administrasi Pemerintahan (Rekomendasi) 2016] PERATURAN KEBIJAKAN 15Nilai-nilai etika bukan hanya sekedar suatu keyakinan yang dipegang secara pribadi oleh seseorang / individu, namun etika harus menjadi acuan dan pedoman dalam bertindak baik dalam bermasyarakat maupun kelembagaan. Diskresi merupakan konsekuensi dari atribusi wewenang yang diberikan kepada pejabat administrasi pemerintah karena dalam realitas penyelenggaraan fungsi pemerintah terdapat keterbatasan dari undang-undang yang berimplikasi terjadinya norma hukum. Rohr (1989: 60) yang mendasarkan pendapatnya pada buku Morality and Administration in Democratic Goverment karya Paul Appleby, menyatakan bahwa diskresi administrasi menjadi “starting point” bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik. 6. Diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang tidak ada peraturan atau perundang-undangan. Pengertian Asas Diskresi atau Freies Ermessen Pemerintah dalam mengguhnakan wewenang publik wajib mengikuti aturan- aturan hukum administrasi negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. WebFenomena-fenomena red tape tersebut muncul sebagai konsekuensi atas diskresi yang dimiliki oleh eksekutif. Buruknya etika para aparatur pemerintah Indonesia dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan oleh masyarakat. Bailey menguraikan tiga kualitas yang diperlukan bagi seorang pembuat kebijakan yaitu. 40 Akuntabilitas PNS Buruknya etika para aparatur pemerintah Indonesia dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan oleh. Haniah Hanafie dalam. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), maka ptun berwenang: 1. Rohr (1989: 60) yang mendasarkan pendapatnya pada buku Morality and Administration in Democratic Goverment karya Paul Appleby, menyatakan bahwa diskresi administrasi menjadi “starting point” bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik. Sumber gambar: Permasalahan Diskresi dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja. 13. Bentuk fleksibel aturan yang berlaku b. Isu etika menjadi sangat vital dalam administrasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai inti dari administrasi publik. PENULIS MODUL: Ramah Handoko, S. e. com e-mail2: firman. B. a. hukum administrasi negara diberikan kewenangan bebas berupa diskresi. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah menjadi sebagai berikut: Di antara Pasal 1 angka 19 dan Pasal 1 angka 20 disisipkan 1 (satu). diskresi. Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Diskresi. Webkebijakan (diskresi) dalam penyelenggaraan proyek strategis nasional karena dapat menghambat proses kemajuan pembangunan nasional. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). Diskresi dalam kaitannya dengan pelayanan publik dilatarbelakangi dengan paradigma administrasi publik yang pada mulanya diatur secara terbatas pada. “Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008)”, maksud dari “diskresi” adalah. 14 Rumusan pokok pasal tersebut memberi batasan terhadap diskresi dengan menyebutkan bahwa Pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan wajib mempertimbangkan tujuan diskresi, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diskresi dan asas-WebIsu etika menjadi sangat vital dalam administrasi publik utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai inti dari administrasi publik. Permintaan informasi harus disertai dengan “alasan”. John A. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) lahir untuk mengisi kekosongan hukum yang menjadi dasar perlindungan terhadap pengambilan keputusan dan/atau tindakan (diskresi) dari badan dan/atau pejabat pemerintahan dan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan diskresi itu sendiri. Sesuai Permenpan dan RB 38 tahun 2017 tentang Standar Jabatan ASN, bahwa setiap ASN perlu memiliki tiga jenis kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatannya yaitu. REFORMULASI DISKRESI DALAM PENATAAN HUKUM ADMINISTRASI. Dokumen tersebut membahas berbagai konsep terkait aparatur sipil negara (ASN) seperti kompetensi, etika, dan loyalitas. Sejauh manakah ruang lingkup Diskresi secara umum? 2. Diskresi dapat dilakukan dalam kondisi peraturan perundang-undangan memberikan. Oleh Eriko Fahri Ginting. Pejabat Pemerintahan yang menggunakan. Aktivitas politis dari administrator negara tampak dari adanya diskresi atau keleluasaan bagi administrator negara dalam menjalankan birokrasi sehingga tidak salah kalau diskresi administrasi menjadi ”starting point” bagi masalah etika atau moral dalam dunia administrasi publik (John A. Penyalahgunaan wewenang akan berdampak pada praktek kecurangan (fraud). 30 tahun 2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam. 54. Mengadili sengketa tata usaha negara berupa gugatan dan permohonan. That in AP there are aspects of administrative . 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan, untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal peraturan perundang-perundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap. Syarat penggunaan diskresi ini dibentuk, sebagai pembatasan diskresi, yang mana apabila penggunaan diskresi tidak dibatasi maka dikhawatirkan akan terjadi maaladministrasi akibat adanya penyalahgunaan Istilah diskresi dapat kita temukan dalam UU No. 1989 dan Kebon 2008) makssud dari diskresi adalah a. Administrasi menjadi sangat pen ng dan tentunya bukan sekedar melihat dari sisi pembentukan atau. 10 Diskresi sendiri sudah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakanKedua, Pasal 165 memuat pengaturan terkait Administrasi Pemerintahan. Rohr (dalam Keban, 2008:166) menyatakan bahwa diskresi administrasi merupakan starting point bagi masalah moral atau etika dalam administrasi publik. Bagaimanakah pelaksanaan diskresi yang dapat mengubah alokasi anggaran dalam pengelolaan keuangan negara? 3. Penyelenggaraan negara yang tsVinding BPHNFilosofi diskresi sejatinya tak lain dari esensi negara hukum itu sendiri. Persyaratan penggunaan diskresi oleh pejabatScribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. nobel53@gmail. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). Diskresi sebagai wewenang bebas pun tidak dapat dilakukan tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. D. Persoalan hukum dari birokrasi yang menjadi permasalahan saat ini adalah persinggungan asas legalitas ( wetmatigheid ) dan diskresi ( pouvoir discretionnaire ) pejabat negara (eksekutif). Administrasi Pemerintahan, salah satunya yaitu perluasan pemaknaan terhadap konsep diskresi. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. ,M. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 51-64. Bentuk fleksibel aturan yang berlaku. itu dimensi ini dianggap sebagai dimensi strategis dalam administrasi publik. Aktivitas politis dari administrator negara tampak dari adanya diskresi atau keleluasaan bagi administrator negara dalam menjalankan birokrasi sehingga tidak salah kalau diskresi administrasi menjadi ”starting point” bagi masalah etika atau moral dalam dunia administrasi publik (John A. Cooper, 1998 2. Dasar diterbitkannya keputusan diskresi adalah adanya “keadaan mendesak”, dan pengujian terhadap keputusan diskresi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan tidak dengan menggunakan. Buruknya etika para aparatur pemerintah Indonesia dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan oleh masyarakat.